Bertepatan dengan empat tahun masa pemerintahan Joko Widodo, Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), menerbitkan catatan evaluasi pemerintahan Jokowi, pada Jumat (20/10/23). Evaluasi kinerja ini menekankan pada sektor demokrasi, supremasi sipil,  dan Hak Asasi Manusia (HAM). 

Dalam rilis pers KontraS,  catatan evaluasi yang disusun ini, merupakan upaya konstitusional dalam rangka pengawasan di tengah lemahnya mekanisme check and balance. Secara umum, KontraS juga menyoroti regulasi, kebijakan, dan langkah strategis Presiden Jokowi. Kemudian, mengukurnya dengan prinsip demokrasi, HAM, dan rule of law

Wakil Koordinator KontraS, Andi Muhammad Rezaldy, mengatakan ada kemunduran demokrasi selama pemerintahan Jokowi, hal ini dapat dilihat dari adanya upaya penerapan close government, ketertutupan informasi dan upaya penyempitan ruang demokrasi oleh pemerintahan Jokowi.

“Kemunduran demokrasi terlihat dari semakin minimnya partisipasi dan pengawasan publik dalam pembuatan undang-undang dan kebijakan oleh pemerintah,” ucapnya.

Selanjutnya, Ia memaparkan data represifitas Negara dalam menyikapi penyampaian pendapat di ruang publik. Tercatat ada 622 pelanggaran dan serangan terhadap masyarakat sipil. Seperti pembubaran paksa dan penganiayaan terhadap massa aksi, kriminalisasi serta penangkapan sewenang-wenang, intimidasi dan pelarangan aksi, teror, hingga penembakan.

Andi juga menjelaskan kekerasan berbasis investasi (capital violence), sebanyak 964 peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di sektor sumber daya alam dan pembangunan. Kekerasan terbanyak terjadi di Sumatera Utara dengan, Riau, dan Jawa Barat. 

Iklan

Akibatnya, sebanyak 528 korban luka-luka, 14 korban tewas, dan 851 korban ditangkap. Masifnya jumlah korban kekerasan harus dijadikan catatan penting pemerintah, bukan hanya sebatas data saja. 

Tak kalah penting, Ia menyebut buruknya penegakan hukum di Indonesia haruslah menjadi evaluasi besar bagi pemerintahan Jokowi. Baginya, maraknya tagar #PercumaLaporPolisi hingga #ViralForJustice sebagai tanda buramnya penegakan hukum. 

Baca juga: Sospol Exhibition: Upaya Menyadarkan Mahasiswa Menghadapi Tahun Politik

Institusi kepolisian juga masih memiliki masalah krusial, khususnya mengenai tindakan yang berujung kekerasan. Menurut data KontraS, sepanjang Juni 2022 – Mei 2023 saja telah terjadi setidaknya 187 korban tewas dan 29 peristiwa pembunuhan di luar hukum.

“Pemerintah harus mengambil tindakan serius sebagai upaya melindungi hak asasi masyarakat, apalagi dalam penegakan hukum. Terlihat dari peristiwa Kanjuruhan yang tak kunjung terselesaikan,” tegasnya. 

Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya memberikan sebanyak sembilan desakan dalam laporan empat tahun pemerintahan Jokowi. Pertama, pemerintah haruslah patuh dan tegak lurus pada konstitusi dan nilai-nilai demokrasi yang berlaku. 

Kedua, memperbaiki proses penyusunan regulasi dan kebijakan di akhir masa pemerintahan ini. Ketiga, menghentikan segala bentuk represi terhadap kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Keempat, mengevaluasi secara total investasi yang menyebabkan kekeran dan konflik agraria. 

Kelima, menghentikan upaya dwi fungsi ABRI yang mengancam supremasi sipil. Keenam, menjalankan agenda reformasi dan supreasi hukum. Ketujuh, menuntaskan janji penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Kedelapan, menghentikan politik cawe-cawe Presiden Jokowi. Terakhir, di level internasional, Presiden harus patuh pada instrumen HAM. 

“Presiden selaku kepala negara dan pemerintahan harus berfokus kepada janji-janji yang telah dibuat pada kontestasi Pemilu pada 2014 dan 2019 lalu. Ketimbang melakukan manuver politik yang akhirnya hanya merusak demokrasi dan melanggar konstitusi,” pungkasnya..

Reporter/Penulis : Lalu Adam

Iklan

Editor     : Ezra Hanif