Majelis Tinggi Mahasiswa (MTM) UNJ mengubah peraturan pemilu eksekutif setelah kemenangan kotak kosong pada 6 Januari kemarin. Perubahan tersebut termaktub dalam TAP MTM UNJ Nomor 4 Tahun 2024 yang mengganti persyaratan ketua dan wakil ketua BEM UNJ. 

Pada aturan sebelumnya, ketua dan wakil ketua BEM diharuskan mengumpulkan 35 KRS di setiap fakultas di UNJ. Aturan baru ini tidak menghapus syarat itu, namun  ditambahkan syarat baru berupa keterwakilan dukungan minimal 50% + 1 dari jumlah fakultas di UNJ dengan jumlah 560 mahasiswa. Artinya seseorang minimal mendapat dukungan dari 5 fakultas dengan pengumpulan KRS sejumlah 560 orang.

Dalam rapat tertutup antara BEM UNJ, MTM dan anggota legislatif fakultas mereka mengesahkan TAP yang problematik ini. Tanpa melihat kritik yang bertebaran di kalangan mahasiswa akan sistem pemira. Mereka menganggap perwakilan fakultas dari MTM sudah cukup untuk mewakili mahasiswa. 

Saya pikir sudah sering lpmdidaktika.com mengemukakan permasalahan dalam pemira, seperti kotak kosong, tingkat partisipasi yang rendah dari pemilih, atau representasi minim perempuan. Namun agaknya MTM yang katanya badan legislatif dalam trias politika kampus menganggap masalah berada pada individunya, bukan sistemnya. Tentu hal demikian menjadi bukti cacat pikir dan kedangkalan analisis anggota legislatif UNJ. 

Pemira lalu yang dimenangkan kotak kosong seharusnya memberikan pelajaran bahwa memang sistem ini sudah rusak dan tidak representatif. Selayaknya sebuah tubuh yang sakit, maka tubuh itu harus diobati. Namun alih-alih melakukan perbaikan sistem, MTM malah meningkatkan persyaratan yang ada menjadi dua kali lipat.  

MTM secara tidak langsung menganggap gerakan kotak kosong kemarin hanya soal pasangan calon yang gagal. Padahal yang paling utama dari gerakan kotak kosong adalah mendorong perubahan sistemik pada pemira. 

Iklan

Mereka menghiraukan kritik-kritik yang dilayangkan kepada sistem. Seperti pada 29 Desember lalu, semua perangkat penyelenggara pemira kompak absen pada diskusi publik tentang pemira. Pola yang sama pun hadir dengan pembentukan TAP lewat kesepakatan internal saja. Seperti Omnibus Law yang disahkan dalam satu malam. 

Lantas, apa beda kalian dengan tikus-tikus DPR?   

Baca Juga: Sistem Tolol dalam Pemira

Belajar dari Sejarah

Sistem pemira dengan persyaratan KRS sejatinya merupakan tiruan dari mekanisme presidental threshold (PT). Tujuannya tentu membatasi mahasiswa atau kelompok tertentu untuk maju dalam pemira. Sehingga, selayaknya PT, mereka yang memimpin hanya golongan itu-itu saja, tanpa memikirkan kelompok-kelompok kecil di kampus. Maka tidak heran kalau jumlah pemilih dalam pemira amat jarang mencapai lebih dari 50% total mahasiswa. Saya tidak pernah merasa terwakili dengan calon yang ada, kok.

Sudah selayaknya PT tidak dijadikan contoh bagi kawan-kawan di MTM untuk berdemokrasi di kampus. Sebab PT pun menjadi masalah hari ini, kehadirannya mempersempit ruang bagi gagasan-gagasan alternatif untuk naik ke panggung nasional. PT adalah ruang bagi oligarki untuk masuk politik. Yang kita kenal sekarang dengan istilah lesser evil democracy, yaitu memilih orang yang terbaik di antara yang terburuk.

Bila menilik sejarah, Pemilu ‘55 merupakan pemilihan yang paling sukses dan representatif dalam sejarah Indonesia. Kala itu lebih dari 27 partai yang berlaga memperebutkan kursi-kursi dewan antara lain yakni, partai dari golongan kiri, nasionalis, agama, hingga penghayat kepercayaan semua ada di kotak suara. 

Bayangkan saja, untuk sebuah bangsa yang baru merdeka, partisipasi pemilihnya mencapai lebih dari 91%. Salah satu pemilu paling demokratis di kancah dunia ketiga semasa itu. Saya tidak tahu apakah para pembuat sistem pemlu pernah tahu tentang hal ini.Pada era Orba hal tersebut berubah drastis. Pemilu hanya festival lima tahunan saja yang kita kenal sebagai pesta demokrasi.

Pada pemilu langsung pertama dalam sejarah Indonesia, yaitu Pemilu 2004. PT hanya berada di tingkat 5% suara nasional atau 3% kursi di DPR. Sehingga kala itu kita dipertontonkan dengan 5 pasangan calon yang berebut kursi presiden dan wakil presiden.

Barulah sejak zaman SBY, PT sebesar 20% diterapkan. Sehingga dalam pencalonan presiden dan wakil presiden setelah 2009 tidak pernah di atas 3 pasangan. Tidak heran sampai hari ini kita dipertontonkan demokrasi lesser evil yang disokong oligarki. 

Iklan

Tawaran Partai Mahasiswa

Tidak lengkap bila makan nasi goreng tanpa kerupuk, begitu juga pemilu, tidak lengkap tanpa partai. Ketika threshold itu diadakan, untuk mencapai suatu pemilihan yang partisipatif maka dibutuhkan partai. Berbagai partai yang nantinya akan menaungi ragam kelompok mahasiswa.

Kita sudah melihat sendiri bagaimana buruknya sistem pemira di UNJ. Sistem tersebut terus melanggengkan ekslusivitas di tubuh BEM dan MTM. Persyaratan KRS dan pelatihan kepemimpinan sampai tingkat universitas membuat mereka yang naik menjadi ketua BEM maupun anggota legislatif tidak beragam. Tembok yang tinggi tersebut membuat mahasiswa enggan untuk melaju dalam kontestasi pemira tingkat fakultas maupun universitas.

Misal perhitungannya bila rata-rata pemilih di UNJ berada di angka 10.000 orang. Maka ambil saja 1%, sehingga syarat untuk pendaftaran partai adalah memiliki keanggotaan sebanyak 100 orang mahasiswa. Sementara untuk pemilihan eksekutif ketua BEM UNJ syaratnya misal dukungan dari 300 mahasiswa, atau gabungan dari 3 partai.

Dengan begitu maka kancah perpolitikan kampus akan lebih beragam. Partai bisa terdiri mahasiswa UNJ dari komunitas, organisasi kampus, hingga organisasi eksternal yang memiliki pendirian atau ideologi masing-masing. Sementara untuk legislatif, gunakan saja sistem proporsional tertutup. Untuk tahun depan, pemilih akan memilih partai yang akan dicoblos. Nantinya partai tersebut akan menunjuk wakilnya di MTM, tentu dengan beberapa ketentuan. Sistem itu akan lebih baik penerapannya daripada terus menerus menggunakan jalur utusan.

Terakhir, saya setuju dengan Tsabit-Lingga, demokrasi memang harus hidup di UNJ. Caranya? Rombak sistemnya secara keseluruhan, adakan sidang terbuka, bila perlu gunakan sistem partai mahasiswa.

 

Penulis : Izam

Editor : Nawwaf